Kredit Usaha Rakyat (KUR) sukses tingkatkan produktivitas ekonomi kerakyatan

Sebagai salah satu program unggulan prorakyat yang resmi diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 November 2007, Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbilang sukses dalam mengembangkan produktivitas ekonomi kerakyatan di Indonesia. 

Jutaan pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) di tanah air telah merasakan betapa KUR dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah, telah membantu perkembangan usaha mereka, yang tadinyafeasible namun tidak bankable, berkembang seperti sekarang.

Data yang dikutip dari Laporan Pelaksanaan KUR Triwulan I-2013, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan, secara akumulatif, dari November 2007 sampai dengan Maret 2013, jumlah pelaku usaha penerima KUR telah mencapai 8,3 juta debitur dengan totaloutstanding kredit yang telah disalurkan sebesar Rp 108,4 triliun. Khusus sepanjang kuartal I tahun ini berhasil direalisasikan KUR sebesar Rp 10,7 triliun (29,72%) yang mencakup 570,2 ribu debitur.

Dari sisi bank pelaksana KUR, perbankan nasional terlihat antusias mengambil peran. Apabila pada tahap awal hanya diikuti oleh enam bank umum, kini ada total 33 (tiga puluh tiga) bank pelaksana yang terdiri dari tujuh bank umum dan dua puluh enam bank pembangunan daerah (BPD). Seluruh BPD di Indonesia, dengan demikian, sejak 2012 telah menjadi bank penyalur KUR.

Dari Rp 5,25 triliun target KUR yang dibebankan kepada seluruh BPD tahun ini, sejak Januari sampai dengan Maret 2013, penyaluran KUR telah mencapai Rp 901,7 miliar (17,18%) dengan jumlah debitur sebanyak 10,2 ribu. Apabila diakumulasikan sejak pertama kali disalurkan sampai dengan kuartal I-2013, nilai penyaluran KUR telah mencapai Rp 10, 2 triliun dengan 129,7 ribu debitur.

Proporsional dengan populasi penduduk dan jumlah UMK di suatu daerah, realisasi penyaluran KUR berdasarkan provinsi selama kuartal I-2013 menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah tertinggi penyerap KUR sebesar Rp 911 milliar (8,5%), diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 832,9 miliar (7,7%), kemudian Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 703,5 miliar (6,5%). Sedangkan untuk kawasan di luar Jawa, Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan realisasi KUR tertinggi sebesar Rp 715 miliar (6,6%), diikuti dengan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 305 miliar (2,8%).

Berdasarkan sektor ekonomi produktif yang disasar oleh KUR, sektor perdagangan (yang terintegrasi dengan sektor hulu) menjadi sektor usaha yang paling dominan mengakses KUR dengan proporsi sebesar 50,79%. Sementara sektor pertanian dan perikanan sebesar 13,7%, sedangkan sektor industri pengolahan mengambil porsi sebesar 2,6%. Apabila diakumulasikan, penyaluran KUR di sektor hulu yang meliputi pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan sektor hulu terintegrasi memiliki andil sebesar 31,4% dari keseluruhan sektor yang dibiayai oleh KUR.

Khusus untuk penyaluran KUR yang diperuntukkan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI), sampai dengan Maret 2013 telah mencatatkan total plafon kredit sebesar Rp 46 miliar yang menjangkau sebanyak 3.649 orang TKI.

Target KUR sepanjang 2013 telah ditetapkan sebesar Rp 36 triliun, yang berarti mengalami peningkatan Rp 6 triliun (20%) dibanding target KUR 2012. Pemerintah sendiri telah menyiapkan langkah-langkah agar target tersebut berhasil dicapai dengan tetap menjaga kualitas penyaluran KUR itu sendiri. Salah satu indikator penyaluran KUR yang sehat adalah memiliki tingkat kredit bermasalah (non-performing loan) yang rendah. Pada triwulan I tahun ini, tingkat NPL rata-rata KUR tercatat sebesar 4,4%, masih berada dalam rentang ketentuan BI yang mematok batas tertinggi 5%.

Beberapa langkah Pemerintah menekankan pada peningkatan peran serta sinergi kementerian terkait termasuk pemerintah daerah dalam menyiapkan dan membina UMK sebagai calon debitur KUR, termasuk memperluas jangkauan KUR kepada masyarakat pelaku usaha di kabupaten/kota serta TKI di luar negeri. Untuk membantu penyelesaian masalah seputar penyaluran KUR, Pemerintah juga berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi antara bank pelaksana dan perusahaan penjamin KUR.

Dengan perkembangan KUR dan keuangan mikro di Indonesia yang menggembirakan selama ini, menjadi wajar kiranya apabila Indonesia menjadi laboratorium keuangan mikro dunia. Pengalaman mengelola kredit mikro oleh BRI Unit sejak 1984 juga turut menginspirasi peraih Nobel Perdamaian 2006, Muhammad Yunus, ketika mendirikan Grameen Bank di Bangladesh. Ditambah lagi dengan apresiasi Komunitas Keuangan Mikro Internasional atas keberhasilan KUR dan keuangan mikro di Indonesia melalui penghargaan Letter Of Recognition kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2012 silam.

Dengan sederet optimisme itu, kita berharap UMKM dengan 55,2 juta unit usahanya semakin berdaya menjadi pilar utama dalam bangunan perekonomian Indonesia.

source artikel; http://setkab.go.id